upaya pemerintah mengatasi gejolak perekonomian yang tidak menentu

Langkah yang Ditempuh Pemerintah Untuk Mengatasi Gejolak Perekonomian Dunia yang Tidak Menentu

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan neraca transaksi berjalan yang lebih sehat, pemerintah menerapkan 5 kebijakan, kelima kebijakan itu adalah:

Pertama, memperbaiki kualitas infrastruktur guna mendorong minat investasi asing serta mengurangi biaya ekonomi yang cukup tinggi.

Kedua, mendorong sektor agriculture dan Usaha Kecil Menengah agar tetap tumbuh karena sektor ini tahan terhadap gejolak dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Ketiga, mendorong kebijakan energi yang lebih realistis, tidak hanya bisa melakukan konversi minyak ke energi alternatif tetapi alokasi dana untuk energi yang selama ini cukup besar mulai dialokasikan kepada belanja modal.

Keempat, mendorong sektor industri yang bisa subtitusi impor sehingga mempunyai nilai tambah.

Kelima menerapkan peraturan easy of doing business agar iklim investasi tumbuh berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bidang sumber daya manusia tersebut yang menjadi penghambat bagi pembangunan maka harus ada kebijakan-kebijakan yang menunjang dan dalam diupayakan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan dalam bidang sumber daya manusia secara umum adalah kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan ini meliputi diantaranya:

1.      Sistem analisa pengangguran

2.      Peranan sektor bisnis dalam kebijaksanaan ketenagakerjaan

3.      Pelayanan kelompok masyarakat dan tenaga kerja

4.      Informasi pasar kerja dan jabatan

5.      Menganalisa alat kebijakan ekonomi, yakni fiscal, moneter, dan anggaran belanja

Kemudian diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan diatas secara lebih spesifik, yakni akan dirumuskan dalam kebijakan berikut ini:

1)      Kebijakan Mengenai Permasalahan SDM dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan SDM di bidang ekonomi adalah:

Penanggulangan masalah kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.

Penangggulangan masalah keterbelangkangan

Masalah yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.

Penanggulangan masalah pengangguran dan kesempatan kerja.

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

 Penanggulangan masalah kekurangan modal

Kekurangan modal adalah suatu ciri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya melalui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.

         Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

a)      Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

b)      Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public,    seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

c)      Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan   masyarakat

2)      Kebijakan Mengenai Permasalahn SDM dalam Bidang Pertanian

a)      Peran Pendidikan Tinggi Pertanian dalam Pembangunan (Pertanian dan Perdesaan). Pendidikan tinggi pertanian Indonesia telah sejak lama berperan dalam pengembangan sumberdaya manusia serta telah memberikan sumbangan nyata dalam mendukung perkembangan pertanian dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.  Sejarah telah menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian dan perkembangan kegiatan pertanian.  Demikian juga untuk kondisi saat ini, seperti yang telah dikemukakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya pendidikan tinggi dapat berperan aktif mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam: 1) Mengembangkan SDM berkualitas, 2) Mendukung pencapaian keamanan dan ketahanan pangan, 3) Mendukung perkembangan agribisnis, 4) Melakukan penemuan, pengembangan dan penerapan IPTEKS, 5) Berperan serta dalam menjaga dan memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup.  Kelima hal itu dapat diimplementasikan melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat oleh Perguruan Tinggi.

b)      Pembinaan SDM Pertanian

Dalam upaya mengatasi permasalahan rendahnya kualitas SDM pertanian baik petani dan keluarga maupun petugas teknis penyuluh pertanian yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi kerja petugas teknis/penyuluh pertanian melalui penyelenggaraan pelatihan.  Pelatihan diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan ditingkat BPP/lapangan, diharapkan dengan ditingkatkannya kompetensi kerja petugas maka akan meningkatkan pula kualitas pelayanan terhadap petani dan keluarganya/poktan.

Pembinaan SDM pertanian selama kurun waktu tahun 2004 telah dilaksanakan dan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

        1.  Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)

      2.    Penyuluhan Pertanian

 3.   Pembinaan Kelembagaan Pertanian.

3)      Kebijakan Mengenai Permasalahan SDM dalam Bidang Kesehatan

Untuk mempercepat capaian sasaran Kementerian Kesehatan RI telah merespon menyusun Roadmap  Reformasi Kesehatan Masyarakat  yang berisikan Prioritas Reformasi Kesehatan 2010-2014, terdiri dari: (1) Jaminan Kesehatan Masyarakat, (2) Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan   kepulauan/DTPK (3) Ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan serta pengembangan obat tradisional/jamu (4) Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan, (5)  Bantuan operasional kesehatan, (6) Penanganan daerah bermasalah kesehatan, (7) Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital).

4)      Kebijakan Mengenai Permasalahan SDM dalam Bidang Pendidikan

Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah:

a)            Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

b)                            Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.

c)                            Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.Dengan demikian tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjaminperbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan masyarakat.

Program-program utama bidang pendidikan di Indonesia adalah :

a.    Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dengan titik berat :

• Peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan      dasar.

• Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta meningkatkan

   kualitas pendidikan.

• Penyediaa tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

b.      Program pendidikan menengah, dengan titik berat :

• Peningkatan penyediaan layanan pendidikan menengah guna menyerap naiknya

lulusan pendidikan dasar.

• Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta meningkatkan

   kualitas pendidikan.

• Penguatan pendidikan vokasi melalui sekolah/madrasah umum dan kejuruan.

  

c.       Program pendidikan tinggi, dengan titik berat

• Peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa.

• Peningkatan otonomi dan desentralisasi pendidikan tinggi.

• Peningkatan peluang dan kesehatan organisasi pendidikan tinggi.

d.      Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan titik berat :

• Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta

   didik.

• Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenis, jalur

   dan jenjang pendidikan.

• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga

   kependidikan.

• Pelembagaan system standarisasi dan sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.bagi sumber daya manusia yang berekonomi lemah dapat menempuh pendidikan dengan beaasiswa atau program bantuan lainnya.

Kebijakan dalam Investasi

Kebijakan Investasi Indonesia

KEBIJAKAN PROGRAM UMUM

Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.

Mengubah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List) dan Dispute Settlement.

Mengubah peraturan yang terkait dengan penanaman modal.

Revitalisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan

Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda). Peninjauan Perda-Perda yang Menghambat investasi.

Kejelasan Ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Perubahan keputusan Menteri Negara (Kepmeneg) Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL.

KEPABEANAN DAN CUKAI

Percepatan arus barang.

Percepatan Proses pemeriksaan kepabeanan.

Percepatan Pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Pengembangan Peranan Kawasan Berikat.

Perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang Kawasan Berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi.

Penyempurnaan Ketentuan TPB.

Otomasi kegiatan di TPB

Peningkatan Pemberian fasilitas kepabeanan di kawasan berikat.

Pemberantasan Penyelundupan.

Peningkatan Kegiatan pemberantasan penyelundupan.

Debirokratisasi di Bidang Cukai.

Mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai.

PERPAJAKAN

Insentif Perpajakan Untuk investasi.

Melakukan penyempurnaan atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha tertentu.

Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.

Melaksanakan sistem "self assesment" secara konsisten.

Mengubah tariff PPh.

Peninjauan Ketentuan pembayaran pajak bulanan (prepayment/installment).

Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak.

Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor.

Menghapus penalti PPN.

Meningkatkan daya saing ekspor jasa.

Meningkatan daya saing produk pertanian (Primer).

Melindungi hak wajib pajak.

Menerapkan Kode Etik Petugas/Pejabat Pajak

Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak.

Mempromosikan Transparansi dan disclosure.

Tax Audit, Investigation dan Disclosure.

Meningkatkan Pengetahuan masyarakat mengenai Pajak.